Sembako Bakal Kena PPN, Demokrat : Kenapa Gak Sekalian Nafas Kena Pajak

0
1174
sembako

PersMerdeka.com – Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman menilai rencana pemerintah kenakan PPN untuk Sembako hanya akan menyengsarakan rakyat kecil.

“Rencana penerapan kebijakan pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap sembako oleh pemerintah hanya akan semakin menyengsarakan rakyat,” kata Taufik lewat keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (9/6).

Dia menilai, pajak untuk kebutuhan pokok, secara otomatis akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok sendiri. Hal ini yang menambah beban hidup rakyat.

“Kebijakan PPN sembako otomatis menyebabkan harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, karena sesuai aturan perpajakan bahwa pihak yang menanggung beban pajak PPN adalah konsumen akhir atau pembeli, sehingga rakyat kena tambahan pengeluaran yang harus dibayarkan demi mengakomodasi kebijakan PPN sembako tersebut,” katanya.

Taufik mengimbuhkan, ditengah kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan saat ini akibat pandemi, pemerintah malah menambah beban rakyat dengan PPN sembako.

“Kebijakan PPN sembako hanya akan mencekik rakyat, kekhawatiran yang timbul kemudian adalah masyarakat tidak mampu membeli sembako dan bisa jadi akan ada gelombang besar penolakan terhadap rencana penerapan kebijakan ini,” ujarnya.

“Di satu sisi masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi, tapi kebijakan pemerintah justru dapat menyebabkan sembako semakin mahal. Tentu ini akan sangat menyusahkan rakyat,” lanjutnya.

Taufik juga menyinggung wacana knalpot kendaraan yang mau dikenai cukai. Dirinya menilai, pemerintah saat ini seolah sedang mengalami kepanikan hingga harus memeras rakyat kecil dengan mengenakan pajak pada semua.

“Knalpot kendaraan mau dipajakin juga? udah panik kalian gak tau lagi gimana cara naikin pendapatan negara, ujungnya rakyat lagi yang diperas, kenapa gak sekalian hembusan nafas dipajakin?,” sindirnya

Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Peraturan itu tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sedangkan pasal 4A menyebut, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang akan dikenakan PPN.(JN)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here