Pikada 2020, Dilema Demokrasi dan Kesehatan Rakyat

0
39
pilkada kesehatan

Oleh: SAPARUDDIN

Panitia Pemilihan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman

Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubenur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sangat penting karena merupakan amanat yang tertuang  dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6. Adanya Pilkada Serentak merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut, yaitu sarana untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi.

Banyak masa kepemimpinan kepala daerah yang segera habis. Padahal peran dan posisi kepala daerah sangat dibutuhkan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan Covid-19. Juga untuk percepatan proses pemulihan pasca-Coviud-19. Nampaknya hal itu yang membuat Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 2020 ini. Sebenarnya, proses ini bisa saja dapat diganti dengan pengangkatan Pelaksana Jabatan (PJ). Tetapi hal ini dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh PJ sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja.

Di satu sisi, jika pilkada ditunda kembali, maka resikonya adalah KPU dan penyelenggara pemilu lainnya harus menyusun regulasi, mekanisme, dan persiapan dari awal lagi. KPU membutuhkan dasar hukum yang pasti dalam bertindak, sehingga membuat proses akan semakin lama. Padahal, kehadiran para kepala daerah baru hasil pemilihan ini sangat dibutuhkan terutama terkait kebijakan dalam menyelesaikan krisis dan membantu masyarakat dari dampak Covid-19.

Tidak hanya itu, apabila pilkada kembali ditunda, maka perencanaan anggaran juga harus dimulai dari awal, sehingga anggaran yang diperlukan guna penyelenggaraan Pilkada Serentak semakin bertambah. Tentu,beban ini menambah daftar permasalahan bagi negara yang tengah berupaya untuk selamat dari resesi. Atas dasar permasalahan tersebut, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus berpikir ulang apabila ingin menunda Pilkada.

Di sisi lain, penyebaran pandemi Covid-19 juga semakin meningkat dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Bahkan semakin lama jumlah pasien positif terpapar Covid-19 semakin meningkat. Ini juga harus dikalkulasi dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang digulirkan oleh pemerintah, bukan berarti wabah sudah hilang (selesai). Tetapi, new normal adalah aktivitas masyarakat dengan adaptasi (penyesuaian) di tengah wabah. Bentuk dari penyesuaian itu di antaranya adalah memakai masker, menggunakan hand sanitizer, rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman (physical distancing), menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk dapat mencegah penyebaran virus.

Untuk itu, jangan sampai dengan alasan menegakkan nilai-nilai demokrasi maka keselamatan masyarakat jadi pertaruhan. Rencana  pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi.

Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.

Dari berbagai pertimbangan di atas, kita dapat memahami bahwa yang menjadi harapan kita adalah kedua-duanya, baik aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai. Ttidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi (pilkada) kita harapkan dapat berjalan dengan lancar. Semoga tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi. Sekaligus masyarakat juga tetap aman dari Covid-19. Untuk itulah dibutuhkan manajemen krisis, yakni pengelolaan terhadap krisis sehingga menjadikan krisis sebagai sebuah peluang dan momentum untuk mencapai kemajuan.

Penerapan manajemen krisis dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mutlak harus dilakukan. Manajemen krisis secara sederhana dapat dimaknai sebagai Pilkada Serentak dengan konsep new normal. Pilkada dengan konsep new normal adalah pelaksanaan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Setiap aktivitas, proses, dan tahapan pilkada harus sesuai dengan protokol kesehatan, termasuk ketika proses pelaksanaan hak suara di TPS pada 9 Desember 2020.

Begitu pula dengan kegiatan kampanye yang sebaiknya diatur secara jelas, tegas, ketat, dan aplikatif agar tidak menyebabkan terjadinya kerumunan dan pengumpulan massa (masyarakat). Kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, dan aktivitas lain yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pilkada Serentak sebaiknya dilakukan secara daring, kecuali yang benar-benar harus dan membutuhkan pertemuan langsung (tatap muka). Itu pun harus diatur sedemikian rupa.

Sosialisasi dan kampanye (bagi para kandidat) juga dapat dilaksanakan lewat media sosial dan media massa. Media sosial dapat membantu sosialisasi informasi Pilkada Serentak secara masif, efisien, efektif, dan maksimal di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, dimana pergerakan masyarakat sangat terbatas. Sosialisasi daring merupakan solusi dan kunci untuk dapat menyukseskan Pilkada Serentak 2020.

Pada hari pemungutan suara, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan dengan ekstra ketat dan maksimal. Proses ini mulai dari memastikan setiap calon pemilih menggunakan masker atau face shield, melakukan pengecekan suhu tubuh pada calon pemilih, menyediakan sumber air beserta sabun untuk mencuci tangan. Apabila daerah sulit mendapatkan air, maka harus disediakan hand sanitizer atau air yang mengalir.

Tempat duduk para pemilih harus diatur untuk menjaga jarak aman (physical distancing), minimal 1-2 meter. Selain itu para pemilih juga harus diberikan sarung tangan plastik sekali pakai, dengan begitu para pemilih tidak akan menyentuh secara langsung baik kertas suara maupun alat coblos. Ini semua harus diperhatikan dengan baik, tidak boleh main-main. Hal ini untuk menutup celah sekecil apapun penyebaran Covid-19. Pada momen ini, pemerintah diharapkan untuk hadir memberikan jaminan dan kepastian kesehatan dan keamanan masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu untuk hadir ke TPS guna menyalurkan hak suaranya.

Pemerintah pada dasarnya telah memperhatikan aspek sains dan kesehatan, penyelenggara pemilu agar mengedepankan aspek kesehatan  dalam mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak dengan konsep new normal, yakni dengan menegakkan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga meminta masukan dari Tim Satgas Nasional Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Pemerintah mengimbau agar Pilkada Serentak dapat berjalan lancar dan tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Tinggal implementasinya saja yang harus lebih ditekankan sejauh mana komitmen itu dibuktikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here