Kebijakan Reforma Agraria (RA)

0
70

Tulisan pendek ini, hanya ingin mempertegas bahwa kemanfaatan kebijakan Reforma Agraria (RA), hanya akan memberikan impact ekonomi manakala penataan akses benar-benar dijalankan”.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang. Atau penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan menjadi persoalan yang berkaitan erat dengan kebijakan Negara baik dalam memerangi ataupun memperdalam kemisikinan.


Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun sebagaimana data BPS, 2019 sebesar 25,14 juta atau 9,41 persen, namun capaian 2020 per November kembali naik menjadi 26,42 juta. Periode 2020, laporan BPS memperlihatkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) perdesaan sebesar 2,21 dan perkotaan sebesar 1,13. Jadi IKK desa lebih tinggi dari kota. Angka-angka ini masih cukup besar untuk ukuran negara seperti Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam.

Tingginya angka kemiskinan ini akibat dari kesenjangan pembangunan dan kesenjangan ekonomi yang salah satu sumber utamanya adalah kepemilikan lahan yang tidak merata dan bahkan sama sekali ada warga Negara yang tidak punya sumber produksi. Ada juga sebagian kalangan berpendapat bahwa penyebab utama dari fenomena ini adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan di perdesaan.


Sampai Abad 21 ini, ekonomi perdesaan di Indonesia masih di dominasi sektor pertanian dan bahkan secara statistik, BPS mencatatat pekerjaan utama sebanyak 30% penduduk Indonesia ialah sektor pertanian dan umumnya sektor pertanian berada di perdesaan. Dengan mayoritas pekerjaan utama sebagai petani; desa-desa di Indonesia didominasi para petani kecil dan buruh tani (tidak memiliki lahan), sehingga kemiskinan menjadi tak terhindarkan.

Meskipun dipahami bahwa kemiskinan bersifat kompleks-multidimensional. Permasalahan kemiskinan, sangat berkaitan erat dengan budaya kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, akses permodalan yang terbatas, lapangan kerja yang terbatas, serta struktur kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Mengingat akar permasalahan kemiskinan beragam, maka program pengentasan kemiskinan harus memperhatikan akar permasalahan kemiskinan.


Dalam konteks RA menjadi penting, karena selain ketimpangan yang telah dijelaskan diatas, ada ketimpangan lain dan ini sangat berpengaruh pada tingkat kemiskinan masyarakat yaitu ketimpangan penguasaan lahan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka gini lahan dari waktu ke waktu, hingga mencapai 0,68 pada tahun 2013. Artinya dari sisi aset, telah terjadi ketimpangan yang lebar karena terkosentrasi pada sebagian kecil orang. Hal ini jelas menjadi penghambat bagi masyarakat miskin untuk dapat berproduksi. Singkat kata, ketimpangan pemilikan lahan dianggap sebagai salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan dan kesenjangan ekonomi.

RA sebagai Pendulum Perubahan Ekonomi

Dalam arti sempit, reforma agraria adalah penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan lahan dan merupakan bagian pokok dalam konsep reforma agraria. RA dalam cakupan integrasi asset-akses sebagai jalan keluar untuk mengurangi kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh negara lain, seperti India.

Studi yang dilakukan Besley dan Burgess, 2000 (dalam Budimanta dkk, 2019) dilakukan untuk menganalisa pengaruh kebijakan reformasi lahan terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di India. Reformasi lahan dilihat sebagai bentuk kebijakan redistributif. Besley dan Burgess mengklasifikasikan reformasi lahan menjadi empat pokok kategori yaitu tenancy reform, menghapuskan perantara, menetapkan batas atas kepemilikan tanah dan konsolidasi dari kepemilikan lahan yang berbeda.

Di Indonesia sendiri, sejak rezim Joko Widodo, dimulai 2014, Reforma Agraria menjadi salah program unggulan (baca; nawacita). Reforma Agraria dalam hal ini Reforma Aset (penataan aset) telah dan sedang berjalan namun belum sepenuhnya dirasakan manfaat ekonominya. Disadari bahwa ternyata diperlukan Reforma Akses (penataan akses) sebagai proses yang lebih luas; penataan akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan bahkan distribusi kekuatan politik. Dan tentunya kelembagaan yang kuat dan manajemen yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat memanfaatkanya sebagai sumber kesejahteraan (asas manfaat).


Penataan aset yang diikuti penataan akses akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya reforma agraria memainkan peran penting dalam perang melawan kemiskinan.

Pemberdayaan Agraria melalui Program Padat Karya

Di tengah situasi perekonomian nasional yang hampir lumpuh akibat Covid-19 ini, penataan akses menjadi penting untuk dijalankan mengingat tanah-tanah yang telah diredistribusikan maupaun tanah-tanah desa yang belum dikelola produktif bisa menjadi solusi atas kemiskinan dan masyarakat yang terdampak Covid 19 di perdesaan.


Disinilah pentingnya pendekatan pemberdayaan ekonomi melalui program padat karya dengan model aksi pemberdayaan untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat miskin agar keluar dari jeratan hidup yang susah-memandirikan masyarakat.

Sebagai ilustrasi, lahan yang tersedia – pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan yang kuat – mengoptimalkan potensi desa; biasnya sektor pertanian oleh kantor-kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantah Kabupaten/Kota sebagai bagian integral dari Kementerian ATR/BPN memiliki kepentingan dan tanggung jawab konstitusional dan moral untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat (access reform) pada tanah-tanah yang telah di redistribusikan.

Pemda juga memiliki beban yang sama pada tanah-tanah desa yang belum dikelola (lahan tidur/tidak produksi) untuk didorong menjadi program padat karya. Selain itu, keterlibatan civil society dalam mendorong-mendayagunakan segala potensi yang dimiliki untuk terlibat dalam pemberdayaan ini.

Pada akhirnya, program padat karya yang digulirkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan indikator keberhasilan : meningkatnya kepedulian masyarakat Desa terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya; meningkatnya kemandirian kelompok, ditandai dengan berkembangnya usaha produktif berbasis potensi desa, makin kuatnya permodalan kelompok, serta makin rapinya sistem administrasi kelompok; dan meningkatnya pendapatan yang merata, dalam memenuhi kebutuhan pokok dan sosial dasarnya.

Muhammad Irvan Mahmud Asia
(Sekretaris Departemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup DPN BMI Demokrat & Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here