Kawal Sidang Tuntutan KLB, Demokrat Anggap Gugatan Kubu Moeldoko Lecehkan Hukum dan Demokrasi

0
66
demokrat hadiri tuntutan klb

PersMerdeka.com – Pengurus DPP Partai Demokrat mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk mengawal jalanya sidang pembuktian tuntutan KLB ilegal kubu KSP Moeldoko.

Partai Demokrat sendiri menanggapi dingin tuntutan hukum kubu Moeldoko yang menggugat keputusan menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Ilegal Deli Serdang.

“Untuk perkara yang 150 ini intinya adalah penggugatnya Bapak Moeldoko dan Bapak Jhoni Allen ya, itu menggugat keputusan menkumham yang kemarin menolak untuk mengesahkan KLB Ilegal Deli Serdang,” kata Herzaky di PTUN Jakarta, Kamis (16/9).

Menurut Herzaky, kongres luar biasa (KLB) yang digelar Moeldoko secara jelas tidak sah sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Ia pun menganggap sebagai betuk pelecehan terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia.

“Nah mereka dalam gugatannya itu mereka meminta agar PTUN membatalkan putusan itu dan kemudian meminta agar KLB ilegal mereka yang jelas jelas tidak sah itu dan tidak memenuhi persyaratan yang diatur di Undang-Undang partai politik, itu untuk di sahkan. Jadi kan ini suatu pelecehan sebenarnya terhadap hukum dan demokrasi kita ya,” tegasnya.

Sementara itu Wasekjen Partai Demokrat, Irwan menjelaskan kedatanganya untuk mewakili pengurus DPP bersama-sama mengikuti jalanya sidang perkara 154.

“Kewajiban kami untuk mengawal sidang ini. Kami harus mempertahankan kedaulan dan kehormatan partai kami,” jeals Irwan.

Dirinya mengatakan bahwa Partai Demokrat adalah milik rakyat dan akan selalu berjuang untuk rakyat.

“Partai Demokrat milik rakyat dan selalu berjuang untuk rakyat. Makanya kami hari ini mewakili para kader di seluruh tanah air yang mau datang ke sini. Karena situasi yang tidak memungkinkan kami mewakili untuk memastikan sidang ini benar-benar mengamankan putusanmenkumham terkait kepeminpinan Partai Demokrat yang sah,” tukasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati yang turut hadir menegaskan bahwa AHY adalah ketua umum yang sah sesuai dengan SK Menkumham hasil dari Kongres V Partai Demokrat.

“Oleh karena itu kami hadir di sini untuk mengetahui bukti-bukti apa yang dimiliki oleh KLB versi Moeldoko,” tuturnya.

Andi meyakini hakim akan memutuskan dengan seadil-adilnya dan seterang-terangnya dalam perkara ini.

“kami yakin hakim akan memeberikan putusan seadil-adilnya. Sehingga memperlihatkan kepada bahwa pengurus Demokrat yang sah adalah yang dipimpin oleh mas AHY karena memalui mekanisme hukum dan perundangan yang benar,” tukasnya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here