Jenderal Moeldoko Lagi “sangek”, Partai Demokrat jadi Korban

0
13

Oleh: Jhon Travolta

Mahasiswa Politik Semester Akhir

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sangat tak tahu malu. Meski berstatus sebagai pejabat negara aktif, mantan Panglima TNI era Presiden ke 6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tersebut begitu bodoh dan ceroboh ingin merebut Partai Demokrat dari kepengurusan yang sah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhyono (AHY).

Kenapa demikian? Karena syahwat kekuasaan memenuhi otak Moeldoko.

Masak, sekelas Jenderal seperti beliau tidak bisa mendirikan partai politik baru. Alasannya pasti kita semua sudah tahu, karena mendirikan partai baru sangat sulit untuk langsung diterima masyarakat. Apalagi elektabilitas atau kepercayaan masyarakat masih minim.

Pertanyaan keduanya, kenapa harus mengganggu partai orang lain? Ya, karena Partai Demokrat memang menjanjikan untuk kembali memenangkan pemilu dan berkuasa di tahun politik 2024 mendatang. Urutan elektabiltas Partai Demokrat hari ini sangat lah bagus. Terlebih, saat AHY harus menghadapi Moeldoko cs hendak membegal Partai Demokrat awal 2021 lalu itu.

Sebenarnya saya begitu berat menyebut Partai Demokrat dari kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Sebab, Partai Demokrat menurut saya hanya satu. Yaitu partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tak ada yang lain.

Gejolak politik yang digencarkan Moeldoko CS tampaknya sudah dipersiapkan jauh hari. Strategi kemungkinan yang akan terjadi ke depan, sangat disiapkan dengan matang oleh Moeldoko cs.

Salah satunya melanjutkan serangan dengan cara mendaftarkan 2 gugatan sekaligus di PTUN Jakarta, akhir Juni 2021 lalu.

Sangat begitu mustahil, bila pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Ham mengesahkan KLB PD kubu Moeldoko cs.

Secara legalitas pemerintah melalui melalui Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly menolak surat keputusan (SK) yang dihasilkan dari Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Artinya kedudukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak diakui oleh Negara.

Tentu sampai hari ini para ‘begal politik’ masih belum puas setelah gagal membuktikan kelengkapan persyaratan, termasuk keabsahan peserta kongres abal-abal yang diselenggarakan 6 bulan lalu. Berbagai cara bakal dijalankan.

Dilansir dari media online, diperkirakan, sekitar bulan Oktober ini Gugatan Moeldoko cs bakal diputuskan oleh Pengadilan TUN Jakarta.

Dua gugatan tersebut diantaranya soal Perkara nomor 150, Penggugatnya Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun meminta agar Majelis Hakim PTUN membatalkan keputusan Menkumham 31 Maret 2021 yang menolak pendaftaran hasil KLB Abal-abal Deli Serdang.

Selain itu, Moeldoko meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Menkumham, agar mengesahkan hasil KLB abal-abal tersebut.

Hal lainya yang jadi pokok perkara yang diajukan Moeldoko cs  nomor 154. Di sini ada 3 mantan kader yang terafiliasi dengan KLB Moeldoko, yang menuntut Majelis Hakim Pengadilan TUN agar membatalkan 2 (dua) SK Menkumham terkait hasil Kongres V PD 2020 yang telah dikeluarkan lebih dari setahun yang lalu.

Tak habis pikir.  Jenderal sekelas Moeldoko sangat  kotor dan jijik merampas Partai Demokrat dengan cara seperti ini. Upaya ‘begal politik’ yang dilakukan Moeldoko sangat melecehkan Hukum dan Demokrasi tanah air.

Langkah apa lagi yang akan dilakukan Moeldoko cs setelah putusan PTUN? Mungkinkah akan berhenti sampai di sana atau masih ngotot ingin begal Partai Demokrat sampai darah penghabisan? ***

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here