Guru Besar Hukum Tata Negara Ungkap Niat Jahat Moeldoko Terhadap Demokrat

0
11
guru besar

PersMerdeka.com – Guru Besar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf, menganggap gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap AD/ART Partai Demokrat adalah hal yang aneh.

Dirinya turut memberikan tanggap soal perselisihan Partai Demokrat karena adanya Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang dilakukan oleh KSP Moeldoko di Deli Serdang beberapa bulan lalu.

Usai tidak disahkan oleh Kemenkumham kubu Moeldoko terus berupaya memebegal Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui PTUN dan Mahkamah Agung.

Menurut Asep Warlan Yusuf ada dua aspek perselisihan Partai Demokrat.

“Pertama aspek substansi ketika mereka mengecam gugatan AD/ART untuk diuji di Mahkamah Agung (MA),” jelas Asep Warlan, Selasa (12/10).

Dosen Universitas Parahyangan Bandung itu mengaku heran dengan gugatan yang dilakukan kubu Moeldoko melalui Yusril Ihza Mahendra di MA.

“Kalau bagi saya yang mengajar di ilmu perundang-undangan agak aneh begitu, ya, AD/ART diuji di MA,” ungkapnya.

Menurutnya, AD/ART Partai Politik tidak tepat jika diuji materiil di Mahkamah Agung.

“Sebab, yang diuji di MA ialah peraturan perundang-undangan di bawah UU, sedangkan AD/ART, bukan,” bebernya.

Asep Warlan menjelaskan AD/ART merupakan anggaran dasar sebuah organisasi untuk melakukan kegiatan.

Asep Warlan juga mengungkapkan alasan terjadinya perselisihan dua kubu Demokrat adalah ambisi KSP Moeldoko. Apa yang dituduhkan kepada Demokrat seolah partai yang tidak Demokrat adalah upaya menyingkirkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan anak-anaknya.

“Di sisi lain Demokrat ini ialah parpol yang terbuka, demokratis, dan mengelola partai dengan profesional. Jadi, ada kehendak untuk mengesampingkan SBY dan anak-anaknya,” ujarnya.

Menurut Asep Warlan, KSP Moeldoko tidak ingin mengotak-atik Demokrat, tetapi mengambilalih partai dari SBY dan menyingkirkan anak-anaknya dari kepengurusan.

Jika berhasil menyingkirkan SBYdan anak-anaknya maka Moeldoko bisa memasukan orang-orangnya dalam Partai Demokrat.

“Supaya orang lain bisa masuk ke dalam pengurus intinya dengan cara mengintervensi dan kudeta,” pungkas Guru Besar Hukum tata Negara tersebut.(JN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here