Dhevy Bijak Meminta Pemerintah Segera Bayar Insentif Nakes

0
6
Muhammad Dhevy Bijak

PersMerdeka.com – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Dhevy Bijak meminta pemerintah segera membayarkan tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes).

Terlebih, berdasarkan data Kemendagri masih ada 19 provinsi yang realisasi insentif nakes masih rendah, bahkan ada yang menunggak beberapa bulan.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tanpa bermaksud mengesampingkan prosedur & aturan main,seharusnya insentif untuk tenaga kesehatan bisa diprioritaskan,” kata Dhevy Bijak dikutip di akun Twitter pribadinya, Senin (19/7).

Anggota Komisi VI DPR dari dapil Sulsel III itu bahkan meminta pemerintah menaikkan insentif nakes.

“Bayarkan tepat waktu. Bahkan jumlahnya mesti ditingkatkan. Dan tentu ini tidak sebanding dengan pengorbanan & Resiko,” tegasnya.

Sebelumnya,

[18.02, 19/7/2021] Eko Jhones: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat teguran tertulis kepada 19 provinsi terkait penyerapan anggaran penanganan Pandemi Covid-19.

Mendagri menegaskan surat teguran tertulis ini termasuk salah satu surat teguran yang keras, karena jarang dikeluarkan.

Daerah-daerah tersebut dianggap rendah dalam menyalurkan anggaran penanganan pandemi Covid-19, termasuk terkait insentif tenaga kesehatan.

Teguran tertulis disampaikan Mendagri pada Sabtu (17/7/2021)

Adapun 19 provinsi yang mendapat teguran tertulis Mendagri tersebut yakni;

1. Provinsi Aceh,
2. Sumatera Barat,
3. Kepulauan Riau,
4. Sumatera Selatan,
5. Bengkulu,
6. Kepulauan Bangka Belitung,
7. Jawa Barat,
8. Yogyakarta,
9. Bali,
10. Nusa Tenggara Barat,
11. Kalimantan Barat,
12. Kalimantan Tengah,
13. Sulawesi Selatan,
14. Sulawesi Tengah,
15. Sulawesi Utara,
16. Gorontalo,
17. Maluku,
18. Maluku Utara,
19. Papua.

Menurutnya dengan dikeluarkan surat teguran itu agar kepala daerah dapat memahami ada sejumlah dana yang diperuntukan bagi penanganan Covid-19 di daerah.

Menurut Tito dana untuk penanganan Covid-19 di daerah sudah tersedia.

Akan tetapi belum direalisasikan untuk kegiatan terkait, di antaranya untuk insentif tenaga kesehatan.

“Ini supaya kepala daerah memahami, karena bisa saja kepala daerah tidak tahu, karena yang lebih paham adalah Bapeda atau badan keuangannya atau BPKAD,” ujarnya.

Dengan dikeluarkannya surat teguran resmi tersebut diharapkan kepala daerah dapat segera menyalurkan realokasi yang disampaikan Menteri Keuangan sebesar 8 persen.

Termasuk terkait insentif tenaga kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan tambahan yang bisa digunakan dalam rangka penanganan pandemi covid-19.(JN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here