Demokrat Minta Pelaksanaan PPKM Darurat Dibarengi Solusi Pemerintah

0
4
solusi pemerintah

PersMerdeka.com – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Anwar Hafid meminta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dibarengi oleh solusi dari pemerintah untuk masyarakat.

“Seharusnya pemerintah dalam melakukan PPKM darurat ini juga dibarengi dengan solusi bagaimana mengantisipasi masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang harus tinggal di rumah tidak mengerjakan apa-apa tapi mereka bisa terpenuhi kebutuhan dasar mereka misalnya untuk makan dan lain sebagainya,” kata Anwar Hafid, Minggu (18/7) sore.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi Partai demokrat  itu menjelaskan, pemerintah daerah harus dapat memperhatikan dampak yang disebabkan oleh PPKM Darurat itu.

Sehingga tujuan dari pemberlakuan PPKM Darurat dapat terwujud dan ekonomi masyarakat tidak terganggu.

“Yang paling penting juga itu adalah bagaimana sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Saya berharap bahwa pemerintah daerah dalam memberlakukan PPKM ini tidak hanya sebatas ada pembatasan gerak masyarakat saja. tetapi, melihat dampak yang terjadi akibat pembatasan gerak itu perlu,” tambahnya.

Anwar Hafid juga menyebut, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan baik pelaku usaha terdampak maupun kepala keluarga yang tidak dapat bekerja.

“Anggaran negara yang tidak perlu dihindari untuk sementara, kemudian dialihkan dalam memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa bertahan hidup dalam kondisi sampai dengan tanggal 20 Juli ini,” jelas Anwar Hafid.

Selama pelaksanaan PPKM Darurat masyarakat masih menjerit bagaimana mereka mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Bhakan bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah pun baru disalurkan menjelang berahirnya PPKM Darurat pada 20 Juli 2021.

Bantuan yang disalurkan pun tidak semua tepat sasaran bahakan yang terdampak jelas adalah para pedagang yang harus menutup usahanya. Mereka tidak mendapatkan kompensasi atas penutupan usaha mereka.

Hal tersebut membuat Koordinator PPKM Darurat Jawa-bali Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf telah gagal dan tidak optimal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait PPKM Darurat Jawa-Bali, jika dalam pelaksanaannya dirasa belum optimal.

Luhut merupakan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali yang penerapannya berlangsung sepanjang 3-20 Juli 2021.

“Sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali dari lubuk hati paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Darurat Jawa-Bali ini masih belum optimal,” ungkapnya dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here