Ari Kuncoro Mundur Sebagai Komisaris BUMN, Herman Khaeron Berharap Rektor Fokus Urus Kampus

0
14
ari kuncoro mundur

PersMerdeka.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat , Herman Khaeron angkat bicara soal keputusan Ari Kuncoro yang memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama BRI.

Sosok Ari Kuncoro menjadi sorotan karena statusnya yang merangkap jabatan sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) dan Komisaris di BUMN.

Herman menyebut sikap ini yang seharusnya diambil Ari dalam menyikapi polemik di tengah masyarakat belakangan ini. Dia pun meminta agar masalah ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, khususnya dalam hal ini rektor.

“Tentu ke depan rektor semestinya lebih fokus aja untuk mengurus kampusnya dan tentu memperkuat posisi idealisme di kampus,” ujar Herman saat dihubungi wartawan, Kamis (22/7/2021).

Politisi Demokrat tersebut memandang jabatan rektor juga memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia berharap tak ada lagi rektor yang tergiur dengan rangkap jabatan posisi di pemerintahan.

“Jangan pula kekuasaan menarik-nariklah kepada situasi yang lain. Kehilangan fokus dan idealisme di kampus,” kata dia.

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI Ari Kuncoro mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran dirinya sudah diterima oleh pemegang saham, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Kamis (22/7/2021) terungkap, Kementerian BUMN RI telah menerima surat pengunduran diri Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI.

“Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Sdr. Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen perseroan per tanggal 21 Juli 2021,” tulis manajemen BRI.

Rangkap jabatan Rektor UI ini semapat menjadi viral dan trending topik karena rangkap jabatan yang melanggar statuta UI.

Polemik bertambah setelah Presiden Jokowi melakukan revisi terhadap statuta UI yang ahirnya memperbolehkan rektor rangkap jabatan di BUMN. Berbagai kalangan pun mempertanyakan keputusan dari Jokowi yang terkesan membela kepentingan rektor UI sehingga merubah statuta.

Dalam salinan PP Nomor 75 Tahun 2021 disebutkan, rektor, wakil rektor, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi BUMN atau BUMD. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 39 (c).

Sementara dalam aturan sebelumnya, Pasal 35 (c) PP 68 Tahun 2013 melarang Rektor UI merangkap jabatan sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta.

Adapun Rektor UI Ari Kuncoro diduga melanggar PP 68/2013 karena menjabat sebagai komisaris Bank BRI. (JN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here