Anggaran Proyek Kereta Cepat Bengkak, Jansen Sitindaon : Tidak Ada Jaminan Untung !

0
20
kereta cepat

PersMerdeka.com – Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menganggap proyek kereta cepat merupakan contoh proyek yang dibangun hanya untuk gagah-gagahan. Selain berisiko hukum di kemudian hari, proyek ini juga menimbulkan banyak masalah.

Seperti diketahui pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung terus menuai polemik di masyarakat. Khususnya setelah anggaran proyek tersebut membengkak hingga Rp 27 triliun.

Mulai dari inkonsitensi Presiden Joko Widodo yang di awal memastikan tidak akan menggunakan APBN, kini mengizinkan APBN digunakan.

“Hitungan meleset jadi bengkak tak terkira. Belum soal utang BUMN yang adalah bagian keuangan negara. Kelarpun tidak ada jaminan untung!” urainya lewat akun Twitter pribadi, Senin (11/10).

Jansen Sitindaon sadar bahwa serangan pendengung akan menghampirinya. Narasi serangan juga diyakini akan berkutat pada kasus Hambalang.

Namun demikian, dia mengaku tidak masalah. Apalagi dalam bayangannya, kerugian pembangunan kereta cepat akan jauh lebih tinggi dibanding proyek infrastruktur lainnya.

“Infrastruktur trap ini di depan mata kita semua. Jangan abaikan itu apalagi utang kita terus numpuk. Dan janjinya dulu tidak pakai APBN,” tegasnya.

Seperti dikethui Presiden Jokowi mengubah sikapnya soal pendanaan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kini Jokowi memberi izin dana dari APBN mengalir untuk menambal biaya pada proyek ini.

“Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal,” demikian bunyi Pasal 4 ayat 2 pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.

Aturan baru ini diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021 dan menggantikan Perpres 107 Tahun 2015. Salah satu yang diubah Jokowi adalah Pasal 4 soal pendanaan.

Adapun Pasal 4 ayat 2 di Perpres 107 berbunyi, “pelaksanaan penugasan tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.”

Perpres 107 ini diteken Jokowi pada 6 Oktober 2015. Sebulan sebelumnya, 3 September 2015, Jokowi juga mengutarakan keputusannya untuk tidak menggunakan APBN di proyek tersebut.

“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk B to B. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Jokowi.

Jokowi kala itu mengatakan pengembangan kereta di Indonesia memang sangat dibutuhkan. Namun pemerintah tidak ingin hal itu membebani anggaran. Sehingga pendekatan bisnis ke bisnis (business to business/B to B) yang jadi pilihan.

“Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis,” kata dia.(JN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here