Ahli Hukum Tata Negara Menilai MA Tidak Berwenang Periksa AD/ART Partai Politik

0
5
partai politik

PersMerdeka.com – Ahli Hukum Tata Negara yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Andi Asrun berpandangan bahwa Mahkamah Agung (MA) harus menghindari diri dari kesan membiarkan penyimpangan hukum dengan memaksakan pemeriksaan uji materi AD/ART Partai Politik.

“Karena pemeriksaan AD/ART partai politik bukan kewenangan MA,” ucapnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

“Pemeriksaan AD/ART Parpol di MA juga bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak mengadopsi AD/ART Partai Politik sebagai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD 1945, Ketetapan MPR, UUD atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di sisi lain, materi permohonan pengujian AD/ART Parpol, dalam hal ini AD/ART Partai Demokrat, jelas tidak memenuhi syarat objektum litis sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Selanjutnya, Ketua Forum Pengacara Konstitusi itu mengatakan bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 adalah logika hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum jika menyatakan MA berwenang untuk menguji AD/ART Partai Politik karena AD/ART dibuat oleh sebuah partai politik atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

Kisruh antara Partai Demokrat kubu Moeldoko dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih terus berlanjut.

Kali ini, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan Andi Asrun berpandangan bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu terlibat.

Andi Asrun menilai bahwa Mahkamah Agung harus mengadakan sidang terbuka untuk memeriksa judicial review Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

“Saya mendesak agar Mahkamah Agung (MA) memeriksa permohonan pengujian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 dalam pemeriksaan sidang terbuka untuk umum,” katanya.

Pandangan tersebut memiliki keterkaitan dengan pengajuan permohonan pengujian AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke MA oleh kubu Moeldoko.

Adapun yang menjadi alasan adalah pengaruh materi permohonan uji materi terhadap perjalanan demokrasi dan kehidupan partai politik di masa depan.

Menurutnya, permohonan itu merupakan pertama kalinya MA diminta oleh pihak partai untuk memeriksa perkara yang menentukan hidup dan matinya partai politik sebagai mesin demokrasi.(JN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here